Bahkan, jika harus dibubarkan, kami tak masalah karena jaminan mutu lebih baik daripada label RSBI itu sendiri. RSBI itu cuma cap.
-- Wirdan Ahyar
Wirdan menambahkan, hal utama yang perlu dievaluasi adalah soal sumber dana, sarana, dan prasarana, serta sumber daya tenaga pendidiknya. Untuk sumber dana, lanjut Wirdan, perlu dipertanyakan apakah pemerintah memberikan bantuan yang sama atau lebih kepada RSBI.
”Sangat tidak adil kita menyoroti RSBI yang dianggap mahal. Anggaran dari pemerintahnya sama, tetapi tuntutannya luar biasa,” tutur Wirdan.
Sementara untuk sarana dan prasarana, berbagai laboratorium di sekolah sifatnya wajib untuk RSBI. Fasilitas itu sama halnya dengan tenaga pendidikan. Namun, Wirdan menilai, terkait hal itu belum juga ada langkah konkret dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengangkat pegawai pustakawan dan guru laboratorium sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
”Untuk laboratorium, alatnya tidak pernah dibelikan dan pegawainya tidak pernah diangkat sehingga beban kami semakin berat. Ini masalah tersendiri mengapa RSBI lebih mahal dari sekolah reguler lainnya,” ujar Wirdan.
Wirdan mengatakan, sebagai pengelola sekolah pihaknya tidak bermaksud meminta lebih. Baginya, adalah wajar jika akhirnya pembiayaan itu menjadi lebih mahal karena yang membayar lebih sedikit dengan kebutuhan lebih banyak.
SMAN 1 Depok menjadi RSBI sejak empat tahun lalu. Program RSBI di sekolah ini terdiri dari 21 ruang kelas yang diisi 32 siswa di setiap kelasnya.
Sejak menjadi RSBI, menurut Wirdan, prestasi siswanya terus meningkat. Antusiasme masyarakat yang mendaftar juga melonjak lebih dari 100 persen. Yang semula hanya 400-500 pendaftar, setelah RSBI jumlahnya naik menjadi lebih dari 1.000 pendaftar dengan jumlah siswa yang diterima lebih sedikit, yaitu hanya 224 siswa yang lolos seleksi.
”Siapa pun bisa masuk sekolah RSBI, asalkan lolos dalam seleksi,” kata Wirdan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar